15 April 2025 — Pemerintah Maladewa secara resmi melarang pemegang paspor Israel memasuki negara tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina di tengah konflik yang sedang berlangsung di Gaza. Presiden Mohamed Muizzu menandatangani amandemen Undang-Undang Imigrasi setelah disetujui oleh parlemen, dengan menyatakan bahwa larangan ini akan berlaku hingga “tindakan tidak manusiawi” terhadap warga Palestina dihentikan.​

Larangan ini berlaku bagi semua pemegang paspor Israel, meskipun warga dengan kewarganegaraan ganda masih dapat masuk menggunakan paspor lain. Keputusan ini diambil setelah meningkatnya tekanan domestik dan seruan dari partai oposisi serta sekutu pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel. ​

Sebagai bagian dari langkah ini, Presiden Muizzu juga mengumumkan rencana pengiriman utusan khusus untuk menilai kebutuhan kemanusiaan di wilayah Palestina dan meluncurkan kampanye penggalangan dana nasional. Maladewa, negara mayoritas Muslim dengan populasi sekitar 530.000 jiwa, sebelumnya telah mengangkat isu ini sejak Juni 2024 dan kini memperkuat posisinya dalam mendukung Palestina. ​

Sebagai respons, Kementerian Luar Negeri Israel telah mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk menghindari perjalanan ke Maladewa dan menyarankan mereka yang saat ini berada di negara tersebut untuk mempertimbangkan meninggalkan wilayah itu, mengingat keterbatasan dukungan konsuler yang tersedia.​

Sumber: elpais.com, nypost.com, apnews.com, reuters.com